Kelas-kelas sosial yang manakah akan mendukung
perjuangan untuk demokrasi di Indonesia?
Pelajaran-pelajaran dari sejarah
Oleh Dewan Editorial
22 Mei 1998
Also in English and German
Dengan menghebatnya krisis politis di Indonesia dan siasat-siasat
oleh rejim Suharto untuk tetap memegang kekuasaan, adalah sangat
penting bagi gerakan massa mahasiswa dan para buruh untuk tidak
jatuh ke dalam khayalan bahwa perubahan kosmetik terhadap susunan
pemerintahan akan memberikan demokrasi yang sejati dan pembaharuan
sosial.
Sistem pemerintahan Suharto yang berdarah itu bukanlah sebuah
penyimpangan atau hanya pencerminan dari kecenderungan untuk kelaliman
dari seorang pemerintah saja. Ketatnya pegangan Suharto pada kekuasaannya
telah menunjukkan kepentingan dari kedudukannya di dalam susunan
pemerintahan burjuis secara keseluruhan di Indonesia. Dalam sosok
yang digambarkan sebagai penjahat, dari orang kuat militer ini,
terkandung pergejolakan yang tajam diantara hubungan dari burjuis
nasional kepada massa buruh dan petani yang tertindas.
Dengan kenyataan bahwa Suharto telah memerintah dengan menggunakan
tangan besi selama lebih dari tiga abad, dan tidak ada seorangpun
yang dapat dipercayai dari golongan atas yang menentangnya, merupakan
bukti atas kebangkrutan sejarah bagi seluruh kaum burjuis di dalam
negara ini. Ketakutan yang organik dari burjuis oposisi masa kini,
yang telah menuntut untuk menjadi perwakilan dari perjuangan untuk
demokrasi, telah digaris-bawahi dengan pengumuman pada saat-saat
terakhir oleh salah satu dari ketua perwakilan itu, Amien Rais,
untuk membatalkan protes massa yang akan berjalan pada hari Rabu,
20 Mei di Jakarta dan kota-kota besar yang lainnya.
Pengunduran Rais telah menunjukkan ketakutan bersama yang dihadapi
baik oleh antek-antek Suharto maupun lawan-lawannya yang setengah
resmi, seperti Rais dan Megawati Sukarnoputri, akan kemampuan
dari pergerakan pelajar dan mahasiswa untuk menjadi kebangkitan
dari kaum buruh dan massa yang miskin, yang dapat mengancam seluruh
susunan dari golongan yang mempunyai hak-hak istimewa itu dan
kelanjutan dari penindasan rakyat.
Sikap yang setengah hati dan tidak setia dari burjuis oposisi
ini akan membuka gerakan para pelajar dan mahasiswa kepada bahaya
besar, termasuk pembaharuan dari penindasan militer yang brutal,
yang merupakan dasar cara bekerja dari rejim itu sejak permulaan.
Pada waktu yang sama, unsur-unsur seperti Rais, di dukung oleh
bagian-bagian dari pers dan lembaga-lembaga politik di negara
barat, memajukan pengertian bahwa semua politis dan sosial kebusukan
yang menyebabkan bencana di Indonesia adalah dikandung dalam seorang
Suharto, dan hanya dengan pemindahannya, yang mungkin akan terjadi,
dapat memberikan sebuah kemenangan untuk demokratis reformasi.
Sebuah pandangan yang naïve dan dangkal itu, akan memuaskan
kebutuhan politis tertentu.Jika perhatian masyarakat hanya akan
terpusatkan kepada nasib diri Suharto saja, masalah-masalah yang
sesungguhnya, yang menjadi dasar dari perjuangan melawan rejim
itu akan menjadi gelap, dan itu akan membantu usaha-usaha dari
bank-bank internasional, kekuasaan imperialis dan pemerintahan-pemerintahan
setempat untuk membentuk, jika perlu, sebuah rejim yang baru,
yang lebih diperlengkapi untuk menyelesaikan krisis ini dengan
biaya yang akan diletakkan di atas punggung para buruh, petani-petani
dan para pemuda yang melakukan perlawanan.
Dengan kenyataan bahwa kenangan bersama dari massa buruh tentang
pelajaran-pelajaran pahit dari sejarah, yang di atas semua itu
adalah peristiwa koup di tahun 1965, yang membuat krisis pada
saat ini hanya kelihatan suram, hal itu secara luas telah merupakan
ukuran dari warisan pembunuhan massal yang telah mengantar kenaikan
Suharto kejabatannya. Di dalam sebuah pembunuhan berdarah yang
menuntut kira-kira dari lima ratus ribu sampai satu juta jiwa
rakyat Indonesia, kaum militer bekerja sama dengan Amerika Serikat
CIA, dan mempergunakan kerja sama dari Sukarno, pemimpin nasionalis
yang terpecat itu, telah memusnakan gerakan-gerakan para buruh
dan seluruh unsur-unsur sosialis di dalam golongan cendekiawan.
Kesalahan politik apakah, yang telah mengantarkan kekalahan
yang tragic itu ? Kesalahan itu adalah khayalan-khalayan, yang
dikemukakan oleh pimpinan Partai Komunis Indonesia yang mendukung
(pro) Chinese Stalinist, bahwa para buruh dan petani-petani yang
tertindas dapat meletakkan kepercayaan mereka kepada sebuah bagian
di dalam kaum burjuis di Indonesia, termasuk sebuah bagian dari
kaum militer yang digolongkan sebagai "pembawa kemajuan,"
"demokratis" dan "pencinta tanah air."
Dengan usaha-usaha pada saat ini, untuk membangun sosok tokoh
seperti Rais, seseorang yang menyatakan dukungannya kepada Dana
Moneter Internasional (IMF) dan "reformasi" agendanya,
dan juga kaki tangan militer seperti Jen. Wiranto komandan dari
ABRI, sebuah perangkap yang baru sedang dipersiapkan untuk rakyat
Indonesia yang tanpa dapat dielakkan lagi akan mengantarkan sebuah
penyelesaian yang berdarah untuk oposisi massa.
Jika pelajaran-pelajaran tertentu didalam sejarah abad ke dua
puluh tidak dimengerti secara mendalam maka aspirasi demokrasi
rakyat akan dapat dikhianati lagi dengan kejam. Pengalaman-pengalaman
dari abad ini telah berkali-kali menunjukkan bahwa negara-negara
dengan pembangunan kapitalis yang terlambat, seperti Indonesia,
tidak akan dapat mengatasi masalah-masalah kemiskinan sosial dan
pemerintahan yang lalim dari sistem kapitalisme.
Di dalam klasik revolusi demokratis dari Eropa Barat dan Amerika
Utara, yang terbentang dari abad ke 17 sampai abad ke 19, kebangkitan
kaum burjuis dapat menggerakkan rakyat yang tertindas di atas
nama seluruh negara untuk melawan bangsawan feodal kuno dan penguasa-penguasa
kolonial. Tetapi di negara-negara itu (negara-negara dengan pembangunan
kapitalis yang terlambat), yang mana timbulnya kaum kapitalis
yang baru, yang harus menghadapi pasaran dunia yang sudah dikuasai
terlebih dahulu oleh penguasa-penguasa kapitalis yang lebih dahulu,
dan kaum buruh pribumi yang mana kekuasaan sosial dan organisasi
politik menandingi malah mungkin melebihi perkembangan mereka
sendiri, maka kaum burjuis merasa adanya kepentingan untuk membatasi
atau mengugurkan cara pemerintahan yang demokratis untuk menyokong
cara-cara militer atau fasis. Seperti yang terjadi di Itali, Jerman,
Spanyol dan Jepang di masa inter-war dari tahun 1920 dan 1930.
Sedangkan untuk masa setelah perang dunia kedua, tidak ada
satupun dari Afrika dan Asia yang sebelumnya merupakan negara
koloni, yang telah berubah sepanjang garis-garis demokrasi yang
sejati. Begitu pula di India, yang sering dihubungkan dengan demokrasi
terbesar di dunia, warisan dari hubungan-hubungan feodal dan penindasan
kasta tetap berlangsung sebagai bagian kehidupan yang tidak akan
berubah, sedangkan kekuasaan politik dengan teguh tetap ditangan
golongan atas yang sedikit jumlahnya dan korup.
Indonesia tidak ada perkecualiannya. Dengan berdasarkan dari
penguasaan fasilitas-fasilitas produksi secara pribadi oleh sejumlah
kecil konglomerat-konglomerat kapitalis dan pendirian kekuasaan
imperialis di Asia Timur, tidak mempunyai harapan yang serius
untuk berkembangnya demokrasi yang sebenarnya. Hal ini sudah ditentukan
oleh tabiat dari hubungan-hubungan diantara kelas-kelas di negara
itu.
Pada satu sisi, adanya kaum buruh yang besar dan kaum tani
yang menjadi miskin, dan pada sisi lainnya, kaum penindas burjuis
yang sangat sedikit jumlahnya, yang kekayaannya bergantung kepada
dukungan yang diberikan oleh lembaga-lembaga keuangan imperialis,
yang mana dia bekerja sama untuk merampok ekonomi yang sebagai
kembalinya adalah pembagian dari hasil perampasan kekayaan itu.
Kaum cendekiawan - yang secara turun menurun merupakan sebuah
dasar yang penting kepada dukungan sosial untuk demokrasi parlemen
-- tetap berjumlah kecil dan sangat lemah.
Lebih dari itu, di Indonesia, seperti negara-negara lain yang
mempunyai perkembangan kapitalis yang terlambat, kaum burjuis
nasional mereka tidak mempunyai kemampuan untuk menggerakkan rakyat
dalam melawan kekuasaan imperialis. Pada satu sisi kaum itu terikat
dengan ribuan benang kepada keuangan internasional dan korporasi-korporasi
transnasional, dan, di tangan lainnya, kaum itu sudah mengatahui
bahwa kaum buruh di tanah air merupakan bahaya yang lebih besar
terhadap kekayaan dan kekuasaan politiknya. Di dalam setiap pergerakkan
massa yang tertindas untuk melawan kekuasaan asing ancaman maut
dari revolusi social akan selalu timbul.
Oleh karena itu bukanlah semata-mata hanya kecelakaan bahwa
setiap perwakilan yang datang dari opposisi burjuis pada masa
sekarang ini telah bercampur tangannya dalam kejahatan yang dilakukan
oleh rejim Suharto. Hal ini termasuk, tidak hanya penindasan yang
keras terhadap hak-hak demokrasi rakyat di Indonesia, tetapi juga
pembunuhan massal yang dilaksanakan untuk menindas rakyat di Timor
Timur.
Apakah tujuan yang sebenarnya dari, yang sering disebutkan
sebagai reformasi demokrasi, yang diusulkan oleh pemimpin-pemimpin
seperti Clinton dan elemen-elemen di dalam pemerintahan Indonesia?
Pertama, untuk mengawetkan kekuasaan militer. Oleh karena itu
usaha untuk menggambarkan Wiranto, yang mana seperti setiap komandan
militer lainnya telah menodai tangannya dengan darah dari ribuan
jiwa dari rakyat Indonesia sebagai seorang demokrat sangat dibutuhkan.
Kedua, untuk memelihara kekuasaan politik dan kepentingan-kepentingan
ekonomi dari kaum burjuis di Indonesia. Ketiga, dan yang paling
diwajibkan, adalah untuk mengamankan kepentingan-kepentingan dan
pembayaran untuk pinjaman-pinjaman kepada bank-bank imperialis.
Kemudian jalan kemajuan apakah yang harus ditempuh didalam
perjuangan untuk demokrasi yang sejati? Hal yang pertama-tama
harus ditekankan adalah, bahwa pencapaian demokrasi politik tidak
dapat dipisahkan dari keputusan untuk mencapai kemajuan dari hal-hal
sosial yang dihadapi oleh rakyat, yaitu pelaksanaan daripada program
untuk menghapuskan penganguran, kemiskinan dan penindasan. Susunan
ekonomi secara keseluruhan atau hak-hak istemewa dan ketidak persamaan
harus digantikan dengan sebuah sistem yang bijaksana, kemanusiaan
dan demokratis.
Sumber-sumber alam milik negara yang banyak -- dan juga dari
seluruh daerah -- harus ditempatkan dalam jangkauan dan di bawah
kontrol para buruh, dan bukan ditangan golongan atas yang korup
dan mempunyai hak-hak istemewa itu. Langkah pertama adalah menyita
seluruh saham-saham yang dimiliki oleh Suharto sekeluarga dan
antek-anteknya, kemudian merubah semua itu menjadi perusahaan
umum yang dijalankan oleh dan untuk para buruh.
Kedua, ketaklukkan oleh rakyat Indonesia kepada bank-bank imperialis
harus diakhiri. Langkah yang pertama dalam hal ini adalah penolakan
atas pinjaman-pinjaman nasional.
Yang terakhir, perjuangan untuk demokrasi, persamaan (equality)
sosial dan pemberhentian penindasan oleh imperialis harus dilakukan
tidak hanya dalam tingkat nasional saja, tetapi harus dilakukan
oleh para buruh di Indonesia dengan mendirikan persatuan yang
sangat kuat dalam perjuangan yang sama dengan saudara-saudara
mereka di India, Korea, Taiwan, Cina Jepang dan di seluruh negara-negara
Asia.
Satu-satunya kekuatan sosial yang dapat memimpin perjuangan
itu adalah kaum buruh. Kekuatan sosial dan kemajuan yang sejati
inilah yang harus di dukung oleh para pelajar dan mahasiswa. Kunci
dari perjuangan untuk demokrasi itu adalah politikal pergerakkan
oleh kaum buruh yang berdiri sendiri untuk mendirikan pemerintahan
yang dipimpin oleh kaum buruh. Kaum buruh harus memulai pembangunan
institusi-institusi politis demokratis milik mereka sendiri, dimulai
dari pabrik-pabrik dan lapangan-lapangan pekerjaan dan menuju
pada pendirian dewan-dewan buruh untuk program sosialis dan kekuatan
untuk para buruh (workers' power).
This statement is available as a formatted
PDF file to download and distribute
To read PDF files you will require Adobe Acrobat
Reader software (Download
Acrobat Reader)
See Also:
Dengan mendalamnya krisis Suharto:
Masalah-masalah yang mendesak sedang dihadapi oleh rakyat Indonesia
[16 May 1998]
Surat Untuk Para Pelajar dan Guru Indonesia
[18 May 1998]
Top of page
The WSWS invites your comments.
Copyright 1998-2008
World Socialist Web Site
All rights reserved |