Pembebasan tahanan berdasarkan atas pemilihan Habibie

ON THE WSWS
Donate to
the WSWS!

News Feed
Contact the
WSWS
Editorial Board
New Today
News & Analysis
Workers Struggles
Arts Review
History
Science
Polemics
Philosophy
Correspondence
Archive
About WSWS
About the ICFI
Help
Books Online

OTHER
LANGUAGES
German
French
Italian
Russian
Polish
Czech
Serbo-Croatian
Spanish
Portuguese
Turkish
Sinhala-
Tamil
Indonesian

LEAFLETS
Download in
PDF format

Pembebasan tahanan berdasarkan atas pemilihan Habibie

Oleh Mike Head
28 Mei 1998

Also in English

Sebuah jumlah yang tidak diketahui dari tahanan-tahanan politis -- paling sedikit ribuan – ditinggalkan di dalam penjara-penjara milik diktator Indonesia, termasuk di Timor Timur dan Irian Jaya. Dimana rejim itu dan badan-badan pers membicarakan tentang 200 tahanan politis, juru bicara dari bantuan resmi (legal aid) yang resmi telah mengaku bahwa jumlah itu ternyata adalah jauh lebih besar.

Keputusan pemerintah Habibie untuk membebaskan dua tahanan politik yang terkenal itu, dan yang berhubungan dengan pertunjukan yang gaduh dari pers karena itu memerlukan sejumlah penelitian. Mengapa rejim yang didukung oleh militer ini telah memilih dua orang tahanan tersebut – ketua tidak resmi dari serikat buruh Muchtar Pakpahan dan bekas anggota parlemen Sri Bintang Pamungkas?

Mungkin akan ada perembetan dari pembebasan yang seperti itu dalam beberapa hari ini. Menteri Kehakiman Muladi menyatakan kabinet akan membicarakan pembebasan dari 10 sampai 15 tahanan yang masih dipenjara karena mengeritik Suharto. Tetapi ia menolak pembebasan dari "penjahat-penjahat" dan orang-orang yang menentang ideologi negara dari rejim di Jakarta ( yang dikenal sebagai pancasila).

Dia secara sepesifik menolak pembebasan dari 10 anggota Partai Komunis Indonesia (PKI), yang dipenjarakan 30 tahun yang lalu mengikuti koup militer berdarah Suharto pada tahun 1965, dan sejumlah anggota dari Peoples Democratic Party (PRD) yang dilarang yang dipenjarakan pada tahun 1966 setelah penggeledahan yang diorganisir oleh negara pada gedung pimpinan pusat Partai Demokrasi Indonesia (PDI) untuk memaksakan pendesakan dari pemimpin partai itu, Megawati Sukarnoputri. Menteri Luar Negeri Ali Alatas mengumumkan bahwa pemimpin Timor Timur Xanana Gusmao tidak akan dibebaskan, karena dia telah dijeniskan sebagai seorang "penjahat".

Jawaban oleh negara Barat kepada pernyataan Muladi telah digambarkan oleh Perdana Menteri Australia John Howard yang mengatakan adanya tanda-tanda yang memberikan semangat bahwa sampai 15 tahanan politis Indonesia yang mungkin akan dibebaskan. Ia menyatakan dengan tegas bahwa hal terpenting bagi Habibie adalah untuk memulihkan "setabilitas" dan "kepercayaan penanam modal".

Apakah kemudian yang dibeberkan oleh pembebasan pilihan ini tentang rejim Habibie dan "reformasi politis" yang dituntut oleh Dana Moneter Internasional (IMF) dan pemerintah-pemerintah di Washington, Tokyo, Berlin dan Canberra?

Daftar-daftar politis dari keduanya Muchtar Pakpahan dan Sri Bintang Pamungkas menunjukkan bahwa mereka dianggap oleh banyak orang yang berkedudukan tinggi sebagai hal yang penting untuk menegakkan lambang "demokrasi" perhiasan di Indonesia dan mencegah perkembangan dari pergerakan industri dan politis oleh kaum buruh di Indonesia

Penciptaan dari katup-katup keamanan politis – dalam bentuk partai-partai pengganti dan serikat-serikat buruh – dilihat dalam bagian-bagian ini sebagai hal yang penting untuk memaksakan peraturan-peraturan kapitalis, terutama dengan merosotnya kondisi ekonomi, yang melemparkan jutaan buruh pabrik dan buruh konstuksi dari pekerjaan mereka dan menyebabkan kenaikan harga-harga bahan pangan dan bahan-bahan pokok lainnya secara meroket.

Timbulnya kaum buruh

Dalam pusat dari krisis politis ini adalah perubahan ekonomi yang luas, yang telah meremehkan pemerintahan diktator Suharto. Pada Tahun 1965 Suharto dilantik oleh karena koup, yang kemudian diikuti oleh anti-komunis pembantaian, didukung oleh Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya – kekuatan yang sama sekarang ini sedang mengemukakan tuntutan untuk "reformasi demokrasi"

Lebih dari dua abad militer diktator telah mempertahankan diri melalui penghasilan-penghasilan dari minyak dan pembangunan dari ekonomi yang dijaga ketat dan diatur. Tetapi, selama abad yang telah lalu, kondisi-kondisi ini hancur dengan korporasi transnasional merubah cara bekerja mereka secara global untuk mencari sumber-sumber tenaga kerja yang lebih murah.

Indonesia secara meningkat telah menjadi mimbar untuk sidang ekspor multinasional-multinasional, terutama dari Jepang, AS, Jerman dan Korea Selatan, yang sering bekerja dalam hubungan persekutuan dengan keluarga Suharto dan kongsi-kongsinya. Sampai dengan tahun 1996 Nike, sebagai contoh, telah menghasilkan sepertiga dari sepatu-sepatu sportnya di pabrik-pabrik kecil dengan buruh yang dibayar rendah di Indonesia.

Kondisi-kondisi di dalam pabric-pabric ini sangat mengerikan, dengan 12 jam waktu bekerja dan 50 jam seminggu, wajib bekerja lebih setelah jam kerja yang tidak dibayar dan tidak ada waktu untuk libur tahunan. Pada tahun 1997 gaji yang minim biasanya berbanding dengan $US2.46 per hari yang sudah sangat sedikit, tetapi mengikuti runtuhnya rupiah pada tahun lalu jumlah yang tidak berharga itu menjadi 50 cents pada saat ini. Banyak perseroan-perseroan, termasuk perusahan-perusahaan milik negara dan korporasi-korporasi transnasional, seperti anggota-anggota Nike, dengan teratur membayar lebih sedikit, lebih-lebih dalam industri-industri tektil dan sepatu, yang sebagian besar pekerjanya adalah wanita.

Didukung bukan hanya oleh penindasan militer yang secara terus terang itu tetapi juga anggota-anggota serikat buruh yang resmi, SPSI, pemerintah Suharto memaksakan kondisi-kondisi ini sehingga dapat bersaing dengan rejim-rejim Asia lainnya, Cina dan Vietnam lebih-lebih, untuk memberikan kondisi yang menghasilkan keuntungan bagi penanam modal global.

Jutaan kaum tani di Indonesia telah didorong oleh kemiskinan dan kehilangan ladangnya pindah ke kota-kota dan pabrik-pabrik untuk diperas sebagai buruh yang digaji, menghasilkan barang dagangan untuk ekspor ke AS dan pasar-pasar negara barat yang lainnya. Para buruh di Indonesia sekarang telah mencapai 90 juta, setelah berkembang sampai 2.5 juta setiap tahunnya mulai sekitar tahun 1990-an.

Sebagai hasilnya, pemerintahan diktator yang selama 32 tahun itu menghadapi bertambahnya kegiatan-kegiatan pemogokan. Meskipun menurut perhitungan sendiri, ada 251 pemogokan di tahun 1992, yang meliputkan lebih dari 100.000 buruh, dibandingkan dengan hanya 19 penghentian-penghentian di tahun 1989. Dalam tahun belakangan ini, pergolakan-pergolakan pemogokan meledak di Medan, Sumatra Utara, pada tahun 1994 dan dengan terus menerus di sekitar daerah-daerah industri Jakarta. Tahun lalu, 16.000 pekerja-pekerja Nike mogok menolak kondisi mereka.

Pada bulan akhir-akhir ini, di tengah-tengah keruntuhan ekonomi, beberapa berita pemogokan telah timbul dan pergejolakan politis oleh kaum buruh. Daripada kelas permusuhan yang tertahan oleh rejim itu yang semula dalam bentuk kegaduhan dan perampokan di Jakarta dan kota-kota lain. Tetapi pemogokan-pemogokan itu diberitakan timbul lagi di hari-hari terakhir ini.

Muchtar Pakpahan

Hanya beberapa hari setelah membebaskan Muchtar Pakpahan, pemerintah Habibie mengangkat larangan kepada badan serikat buruh yang telah dikepalainya selama 6 tahun, Serikat Buruh Sejahtara Indonesia (SBSI).

Sejak tahun 1992, bekas guru universitas bagian hukum berada ditengah-tengah tuntutan yang didukung oleh AS bahwa rejim di indonesia harus memperbolehkan pembetukan dari serikat buruh mode barat untuk menahan kaum buruh. Pada bulan Juni 1992 pemerintahan Clinton mengancam sanksi perdagangan terhadap Indonesia, didukung oleh petisi yang dikemukakan oleh Asia Watch dan International Labor Right Education dan Research Fund, keduanya merupakan badan-badan yang dibiayai oleh pemerintah AS dan mempunyai hubungan dekat dengan CIA dan Amerika serikat buruh birokrasi, AFL-CIO.

Petisi itu menunjukkan pada fakta-fakta bahwa pensiunan komandan-komandan militer dan anggota-anggota partai Golkar menguasai pimpinan dari SPSI serikat yang resmi itu dan mengamat-amati bahwa anggota yang diberitakan berjumlah satu juta itu ternyata terdiri kurang daripada 6 persen tenaga kerja. Hal itu ditunjukkan kepada tumbuhnya jumlah pemogokan yang meledak diluar kontrol SPSI.

"Pada hakekatnya karena cara-cara bekerja yang ada untuk menyelesaikan perselisihan dalam pekerjaan tidak, untuk sebagian besar, memperbolehkan ungkapan yang sebenarnya dari tuntutan-tuntutan buruh, banyak buruh yang bernaung kepada pemogokan-pemogokan dan penghentian-penghentian kerja untuk menarik perhatian kepada penderitaan-penderitaan mereka, terutama di Jawa Barat dan area industri di sekitar Jakarta… Semuanya adalah pemogokan yang tidak terkontrol."

Dalam jawaban kepada petisi AS, rejim Suharto mempertahankan penggunaan militer untuk menekan pemogokan-pemogokan tersebut, sebenarnya untuk mencegah berkembangnya pergerakan politis diantara buruh-buruh yang muda.

"Salah satu dari tugas-tugas militer berhubungan dengan pemogokan," hal itu mengatakan, " adalah untuk menentukan jika ada kekuatan dari luar yang bekerja… Satu kemungkinan jalan masuk komunis subversi terhadap pemerintah adalah melalui kegelisahan para buruh. Pemerintah terutama takut bahwa ideologi komunis mungkin akan menjadi sesuatu yang menarik bagi para pemuda yang tidak pernah hidup dalam kesengsaraan nasional pada sekitar tahun 1960, dan banyak orang-orang muda yang dapat bereaksi di tempat kerja melalui perselisihan diperkerjaan.

Pemerintah Suharto melarang pertama-tama SBSI kongres nasional pada tahun 1993, mendorong pengutukan umum oleh kedutaan besar AS di Jakarta. Bukti-bukti dari campur tangan lansung pemerintah AS dalam SBSI telah sebelumnya timbul pada tanggal 28 Oktober 1992 ketika polisi di Tangerang, Jawa Barat, menghentikan pertemuan dimana 9 anggota SBSI, dikepalai oleh Muchtar Pakpahan, sedang membicarakan bagaimana untuk membuka kantor cabang.

Diantara orang-orang yang ditahan adalah Greg Talcott, kedutaan besar AS Labour Attache, yang mengatakan bahwa dia hadir hanya sebagai pengamat. Hal itu merupakan politik AS yang sudah lama dijalankan untuk menempatkan petugas-petugas CIA di negara lain sebagai Labour Attache. Talcott dibebaskan setelah satu jam. Sedang yang lainnya ditanyai sepanjang malam dan baru dibebaskan pada pagi harinya.

Delapan belas bulan setelah itu, Pakpahan dipegang sebagai bertanggung jawab untuk pemogokan-pemogokan oleh para buruh dan demonstrasi-demonstrasi di Medan pada bulan April 1994 dan dihukum selama empat tahun di penjara. Kejadian-kejadian di Medan dimulai ketika sekitar 25.000 buruh dari 42 pabrik-pabrik di derah sekitarnya berkumpul di lapangan utama kota itu. Mereka menantang kaum militer dan pemerintah setempat, untuk menuntut kenaikan gaji; hak-hak serikat buruh; penyelidikan akan kematian seorang buruh. Pada pagi hari berikutnya, kerusuhan dan perampokan terpecah, termasuk penyerangan terhadap bisnis-bisnis milik orang-orang Cina.

Pada pertemuan tanya jawab dengan Tempo pada tahun 1995, sebuah majalah di Indonesia, Pakpahan mengatakan bahwa ia berusaha untuk menghentikan demonstrasi yang bermula di Medan. Ia menyatakan bahwa ia adalah anti-komunis yang berpegang kepada Suharto pancasila idelogi yang resmi. Berbicara seperti seorang birokrat serikat buruh dimanapun di dunia, ia berkata bahwa serikat-serikat itu mengajarkan dengan sungguh-sungguh disiplin di antara para buruh dan SBSI mempunyai tugas-tugas untuk meningkatkan produksi. Ia memohon untuk dialog dengan pemerintah dan pemilik-pemilik perusahaan.

Pada tahun 1995 Peradilan Agung membebaskannya berdasarkan permohonan tetapi perintah itu dibatalkan oleh hakim dari Peradilan Agung lainnya pada bulan Oktober 1996. Dia juga menghadapi tuduhan-tuduhan subversi terhadap pemerintah dalam hubungan kepada kerusuhan di jakarta pada bulan Juli 1996.

Pada pembebasannya, Pakpahan mendesak Habibie untuk mengumpulkan boneka-boneka Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk memilih seorang presiden peralihan. Seperti burjuis oposisi lainnya, dia mendesak bahwa semua tuntutan untuk reformasi harus dibatasi dalam cara bekerja politis yang sempit.

Sebagai tambahan, ia berbicara akan pembentukan sebuah partai buruh (labour party). Tokoh-tokoh lainnya, termasuk birokrat-birokrat dari SPSI serikat federasi yang resmi, diberitakan sedang membentuk sebuah Partai Pekerja Indonesia. Pembentukan yang seperti itu akan merupakan usaha untuk mengalihkan para buruh dalam reformis dan jalur-jalur serikat buruh yang akan melekatkan mereka pada diktat-diktat dari sistem keuntungan (profit system).

Proses ini dapat dilihat di Korea Selatan, dimana bekas serikat-serikat bawah tanah KCTU telah berusaha untuk menahan penolakan terhadap pemerintah Kim Dae Jung IMF program. Pada permulaan tahun ini, KCTU dihadang dengan pemimpin-pemimpin serikat "yellow" (kuning) yang dibiayai oleh bekas pemerintahan diktator militer untuk memperbolehkan pasal hukum tersedia untuk pemecatan massal.

Sri Bintang Pamungkas

Sri bintang pamungkas, bekas guru ahli mesin di elit Indonesia Universitas (UI), telah selama beberapa tahun merupakan tokoh utama dalam uasaha-usaha untuk menempa seorang bujuis "Islamic" oposisi kepada rejim Suharto.

Pernah sebagai seorang anggotta paerlemen bagi partai yang berdasarkan Islam yang resmi, PPP, ia dikejar-kejar setelah bulan Maret 1994 ketika ia membuka sebuah perkara kredit, yang melibatkan sebuah bank negara, keluarga Suharto dan yang sebelumnya adalah menteri Penerangan Harmoko di PT Sritex, sebuah pabrik tektil yang besar dekat Solo, Jawa Tengah.

Dia dikeluarkan dari PPP setelah perlibatannya dalam perkumpulan anti-Suharto di Jerman pada bulan April 1995 dan juga tolak di parlemen. Tetapi dia tidak dikeluarkan dari ICMI, perserikatan sarjana-sarjana Islam yang didukung oleh Suharto dan dikepalai oleh Habibie.

Pada tahun 1966 ia membentuk partai politis yang tidak resmi, PUDI. Ditangkap pada bulan Maret 1996 dan dipenjarakan selama 34 bulan karena mengejek presiden (hukuman maksimum adalah enam tahun). Ditangkap bersamanya adalah teman bekerjanya di PUDI Saleh Abdullah dan Julius Usman.

Perpektipnya adalah pembentukan sebuah pemerintahan nasionalis yang tidak berdasarkan militer mirip di Malaysia, Korea Selatan dan Thailand. Pada bulan Maret 1994 dalam pertemuan pertanya jawaban dengan Inside Indonesia, Sebuah majalah yang berkedudukan di Australia, ia mengambarkan pemerintahan Mahathir di Malaysia sebagai model ahli politis, teknokrat politik-politik keIslaman. Ia memuja Korea selatan dan Thailand sebagai "contoh yang memberikan semangat" dari " negara-negara yang kuat dan maju" karena mereka telah dapat membalikkan kekuasaan militer yang berabad-abad itu.

Pada bulan Agustus 1995, berbicara dalam penyelenggaraan ke 50 dari hari Kemerdekaan Indonesia, ia memohon untuk kembali kepada " prinsip-prinsip demokrasi yang sebenarnya" dari pancasila dan konstitusi 1945. Kontitusi 1945 itu telah memberikan kepada presiden negara yang pertama, Sukarno, pada hakekatnya kekuasaan yang tidak terbatas. Pancasila adalah azas-azas yang diangkat oleh rejim Suharto untuk mengakui secara sah kekuasaan militer dalam kehidupan politis dan ekonomis.

Top of page

The WSWS invites your comments.

Pembebasan tahanan berdasarkan atas pemilihan Habibie

Oleh Mike Head 28 Mei 1998

Oleh Mike Head
28 Mei 1998