Di bawah desakan ekonomi dan politik dari negara-negara besar Barat untuk mencapai sebuah persetujuan dengan pemerintah Timor Timur (Timtim), rejim Habibie di Indonesia minggu lalu, telah mengumumkan sebuah perubahan politik yang mendadak atas pendudukannya selama 23 tahun atas bekas koloni Portugis itu. Setelah sebuah sidang kabinet yang membicarakan hal-hal politik dan keamanan, kedua tokoh menteri yang telah lama diasosiasikan dengan penggabungan Timor Timur kemudian mengadakan konperensi media di Istana Negara Jakarta untuk mengumumkan kemungkinan bagi Indonesia untuk menarik diri secara mendadak dari daerah itu.
Menteri Penerangan Jendral Yosfiah Yunus dan Menteri Luar Negeri Ali Alatas menyatakan bahwa Indonesia akan menawarkan bagian timur dari Timor itu sebuah paket "otonomi khusus", untuk pengakuan internasional kedaulatan Indonesia atas daerah tersebut. Jika hal itu ditolak, maka Indonesia akan segera mundur.
Kedua menteri tersebut tidak memberikan rincian paket otonomi itu, atau siapa yang akan menentukan penerimaannya. Alatas hanya menekankan bahwa kalau sampai paket itu gagal, maka pemerintah akan menganjurkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)-yang akan dipilih pada bulan Juni-agar Timor Timur "dilepaskan dari Indonesia". Ia dengan tegas mengesampingkan posisi para pemimpin Timor Timur-sepuluh tahun atau lebih dari otonomi terbatas yang diikuti oleh referendum dengan tiga pilihan: kemerdekaan, tetap dibawah pemerintahan Indonesia, atau kembali ke Portugal.
"Setelah 22 tahun, mereka masih tidak mengerti bahwa Indonesia datang ke sana tidak untuk mengambil tetapi untuk memberi", kata Alatas. "Kami hanya datang untuk membantu, tetapi jika mereka masih tidak dapat mengerti hal itu, marilah kita tidak main-main untuk lima atau sepuluh tahun lagi. Kami akan menarik diri sekarang." Alatas kemudian dikutip menyatakan: "Kenapakah kami harus memberikan semua kebebasan yang mereka inginkan di bawah otonomi yang kami biayai selama lima atau sepuluh tahun, yang pada akhirnya, mereka akan berbalik dan berkata 'Selamat tinggal'?"
Jakarta secara serentak mengumumkan bahwa mantan pemimpin resistensi Xanana Gusmao-dihukum penjara untuk 20 tahun di tahun 1992-akan dirubah menjadi tahanan rumah. Gusmao adalah presiden dari pemerintah Timtim di perasingan, National Council of Timorese Resistance CNRT (Dewan National Perlawanan Bangsa Timor).
Di ibukota Timor Timur, Dili, banyak orang diberitakan menyelenggarakan dan berpelukan di jalan-jalan ketika mendengar pengumuman yang ditelevisikan itu. Kedua pemenang 1996 Nobel Perdamaian-Biskop Belo dari Gereja Roman Katholik dan Jose Ramos Horta, wakil presiden CNRT juga menyambut perubahan politik dari Jakarta tersebut meskipun dengan sedikit kegentaran.
Di bawah samaran untuk menawarkan pemisahan, rejim Indonesia mencoba untuk berpegang pada provinsi itu dengan menggunakan kemungkinan pengunduran diri personel Indonesia dan keuangannya secara cepat dan yang dapat menyebabkan ketidakstabilan. Pada hakekatnya, rejim itu berusaha untuk menggertak negara-negara besar Barat dan pemimpin Timor Timur yang telah menentang kedaulatan Indonesia. Pesan Alatas yang berselubung tipis itu berisi: Jika Indonesia didesak untuk mengakhiri pendudukannya, maka Jakarta akan segera meninggalkan daerah itu dan meletakkannya di tangan gerombolan-gerombolan bersenjata pendukung Indonesia.
Ancaman ini didukung oleh sekitar 7.000 orang pendukung Indonesia yang memiliki senjata-senjata otomatis, yang bergabung dalam sebuah kelompok paramiliter bernama Ratih. Pemimpin-pemimpin ABRI, yang dikepalai oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan Jenderal Wiranto, juga sudah mengijinkan peningkatan kegiatan regu-regu pembunuh militer. Sejak bulan November lalu, anggota-anggota kelompok militer dan paramiliter itu telah membunuh lebih dari 100 orang.
Hanya dua minggu lalu, dengan pembaruan kampanye teror ini sekitar 4.000 korban telah melarikan diri ke Dili dari kota-kota kecil dan desa-desa seperti Alas, Turiscai, Maliana, Liquica dan Maubara. Minggu ini, 6.000 orang telah berlindung dekat sebuah gereja di bagian selatan kota Suai. Dua hari sesudah pernyataan Alatas, tukang-tukang pukul yang dipersenjatai oleh Indonesia menembakkan senjata-senjata mereka ke udara untuk membubarkan demonstrasi kemerdekaan di Dili.
Kaum militer telah menggunakan cara yang hampir sama pada tahun 1974-75 untuk membenarkan dan melaksanakan penyerbuan pertamanya. Unsur-unsur bersenjata junta Suharto yang menentang rencana-rencana Fretilin, sebuah gerakan separatis, untuk menyatakan kemerdekaan pada saat pemerintah Portugis mundur secara mendadak setelah jatuhnya diktatur Caetano di Lisbon pada bulan April 1974. Kekuatan pendukung Indonesia ini, yang diperkuat dengan tentara Indonesia dalam samaran, membangkitkan pertempuran yang memberikan dalih bagi Jakarta untuk bercampur-tangan dengan alasan memberhentikan sebuah 'perang saudara'.
Washington dan Canberra telah memberikan lampu hijau kepada invasi bulan Desember 1975 tersebut, untuk mencegah sebuah situasi yang dapat menjadi tidak stabil mengikuti keberangkatan Portugis yang mendadak.itu. Keduanya menganggap rejim Suharto sebagai benteng stabilisasi di daerah itu. Tetapi, sikap Amerika Serikat telah berubah sama sekali semenjak itu. Dari mengorkestrasi kudeta militer Suharto di tahun 1965, Washington kemudian menganggap nepotisme dan cronisme rejim ini sebagai sebuah penghalang bagi eksploitasi global kekayaan dan tenaga kerja murah di kepulauan Indonesia.
Mencerminkan perubahan tersebut, 22 bulan lalu Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), yang selama ini tetap mengakui Portugal sebagai pemerintah yang sah atas Timor Timur, mengangkat seorang wakil, Jamsheed Marker, untuk mengadakan sebuah kesepakatan antara Indonesia dan Portugal. Marker telah menetapkan akhir minggu ini sebagai batas waktu, untuk menyelesaikan rencana-rencana untuk sebuah "otonomi luas" yang pada akhirnya akan diadakan semacam pemilu bagi orang-orang Timor Timur.
Portugal, didukung oleh Perserikatan Eropa (European Union), dalam tahun-tahun terakhir ini telah memperbarui tuntutannya atas Timor Timur. Lebih-lebih, ketika Portugal pergi ke Mahkamah Internasional (International Court of Justice) untuk mempertanyakan kesahan dari perjanjian perminyakan Timor Gap (Timor Gap oil treaty) yang ditandatangani pada tahun 1989 antara Indonesia dan Australia, membagi-bagi ladang-ladang minyak dan gas alam yang merentang di bawah laut antara Timor dan bagian barat-laut Australia.
Agar dapat menarik pimpinan CNRT ke dalam rencana-rencana PBB, Marker telah mengadakan sejumlah pertemuan dengan Gusmao di Penjara Cipinang Jakarta. Banyak pula orang lain yang telah melakukan hal yang sama, terutama, Stanley Roth, Asisten Menteri Amerika Serikat untuk masalah-masalah Asia Timur dan Pasifik. Roth sudah mengunjungi pemimpin yang dipenjarakan itu lima kali selama tahun lalu. Gusmao juga sudah bertemu dengan paling sedikit tiga anggota kongres Amerika Serikat, dan dengan Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela. Ia telah berunding beberapa kali dengan duta besar Australia di Jakarta dan mengadakan pembicaraan dengan seorang direktur senior BHP, perusahaan Australia yang mengepalai persekutuan penggalian minyak dan gas alam di laut Timor.
Bereaksi terhadap persekutuan Eropa dan Amerika, bulan lalu pemerintah Howard di Australia menunjukkan perubahan sikapnya. Menteri Luar Negeri Alexander Downer mengumumkan bahwa Perdana Menteri Howard telah menulis kepada Habibie mendesak pemerintahannya untuk memberikan Timor Timur otonomi, yang akan diikuti oleh, mungkin 15 tahun setelah itu, dengan sebuah "aksi penentuan nasib sendiri" yang belum didefinisikan. Selama 23 tahun terakhir, Australia merupakan satu-satunya kekuatan Barat yang secara sah mengakui kedaulatan Indonesia atas Timor Timur. Pengakuan itu adalah sebuah syarat penandatanganan kesepakatan Timor Gap (Timor Gap Treaty). Perubahan politik Canberra itu telah meninggalkan rejim Indonesia terisolasi.
Alatas secara pahit menunjuk ke pergantian muka Australia ini dalam pernyataannya minggu lalu. Menteri Keuangan Indonesia Ginandjar Kartasasmita mengemukakan perasaan yang sama ketika ia mengatakan kepada Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum) di Davos, Switzerland akhir minggu lalu bahwa Timor Timur adalah "hal yang sangat mahal tidak hanya dalam keuangan dan materi, tetapi juga secara politis karena hal itu telah membuat Indonesia "diganggu dan direndahkan secara moril" dalam masyarakat internasional.
Reaksi Jakarta disebabkan oleh beberapa faktor. Dalam jangka pendek, Timor Timur merupakan beban keuangan. Terpisah dari ongkos penempatan beberapa ribu tentara di daerah itu, provinsi itu tergantung kepada Indonesia untuk sebanyak 60 persen dari uang yang sekarang ini digunakan untuk pendidikan, kesehatan dan fasilitas-fasilitas umum lainnya. Sedangkan 30 persen lainnya datang dari penderma-penderma negara Barat. Setelah 400 tahun dari penjajahan Portugis, diikuti dengan 23 tahun dari pendudukan militer Indonesia, Timtim adalah salah satu daerah yang termiskin di Asia Tenggara, dengan tingkat penghasilannya sepertiga lebih rendah daripada penghasilan rata-rata di seluruh Indonesia.
Dalam jangka menengah sampai panjang, Laut Timor, sebuah daerah yang secara relatif dangkal seluas 20.000 kilometer persegi di antara pulau itu dan Australia, memegang harapan besar untuk minyak dan gas alam. Pada saat ini pulau tersebut menjadi tuan rumah bagi pembangunan ladang minyak Elang-Kakatua Australia yang berongkos 136 juta dollar Australia. Dimiliki oleh sebuah persekutuan yang termasuk BHP, Santos, Petroz dan Inpex milik Indonesia, daerah itu menghasilkan $12,5 juta dollar AS setiap tahun dalam pembayaran royalti kepada pemerintah Indonesia dan Australia.
Ladang minyak Elang-Kakatua mungkin hanya bertahan 4 tahun lagi, tetapi pembangunan Bayu-Undan gas-konsentrat yang berharga 2,4 milyar AS telah diperkenankan untuk mengalir pada tahun 2002. Jika hal itu terjadi, pembayaran royalti tahunan akan meningkat menjadi sekitar $300 juta dollar AS. Di atas itu, ladang- ladang Sunrise-Troubadour di dekat situ masih belum dibangun. Cadangan-cadangan sumber alam ini berada di lingkungan kesepakatan Timor Gap daerah kooperatif (Lapangan A). Dua daerah lagi di bawah persetujuan itu masih belum dijelajahi secara menyeluruh-Lapangan B, dikontrol hanya oleh Canberra, dan Lapangan C, dijalankan oleh Jakarta.
Tahun lalu, cadangan gas dan minyak yang diketahui dalam lingkungan kesepakatan itu diperkirakan sebesar $19 milyar dollar AS, meskipun angka itu mungkin sejak itu sudah dipengaruhi oleh turunnya harga minyak dunia.
Ada implikasi-implikasi yang lebih luas untuk golongan penguasa Indonesia. Jika Timor Timur memisahkan diri, hal itu dapat menyebabkan perpecahan yang sama di Irian Jaya, Ambon, Sulawesi, Kalimantan dan Aceh. Dua tokoh oposisi, Megawati Sukarnoputri dari Partai Demokrasi Indonesia dan Abdurrahman Wahid dari Nahdlatul Ulama telah mengutuk pemerintah Habibie atas pembukaan soal-soal perpecahan tersebut. "Penggabungan Timor Timur ke Indonesia adalah secara konstitusi dan politis berdasarkan hukum," kata Megawati.
Tidak lebih dari golongan militer, tokoh-tokoh oposisi ini mewakili sebagian dari modal Indonesia, yang khawatir atas kontrol atas kepulauan yang terdiri dari 3.000 pulau itu. Kecemasan yang besar juga sudah diungkapkan di media Australia akan kemungkinan "pem-Balkanisasi-an" Indonesia. Selain dari pertimbangan strategis dan militer, beberapa nama terbesar di bisnis Australia telah menanam modal lebih dari $10 milyar dollar AS di Indonesia, termasuk proyek-proyek pertambangan di pulau-pulau terpencil dalam perseroan dengan perusahaan-perusahaan Indonesia.
Gusmao dan Horta, yang mengepalai CNRT bersama dengan mantan Timor Timur Gubernur Mario Carrascalao, sudah bereaksi terhadap ultimatum Indonesia tersebut dengan lebih terbuka mencari dukungan dari Pemerintah Australia dan Selandia Baru, menjamin mereka bahwa sebuah negara yang dijalankan oleh CNRT akan melindungi kepentingan stategis dan bisnis mereka. "Tidak seorangpun perlu takut terhadap Timor Timur" merupakan judul dari sebuah kolom yang ditulis oleh Horta untuk Australian Financial Review. "Sebuah Timor Timur yang independen akan cenderung kepada Australia dan Selandia Baru untuk bantuan ekonomi, teknis, pendidikan, perdagangan, penanaman modal, turisme dan juga keamanan. Penyebutan "keamanan" menimbulkan kemungkinan untuk keberadaan militer Australia di pulau itu. Horta menjanjikan bahwa Timor Timur akan menjadi "salah satu dari teman karib Australia di daerah tersebut" dan akan melindungi penanaman modal dari perusahaan-perusahaan minyak.
Akan menjadi seperti apakah kehidupan ekonomi dan politis negara kecil seperti Timor Timur? Horta sudah memberikan lebih banyak indikasi dalam artikelnya. "Saya telah mengadakan diskusi yang memberikan harapan dengan orang-orang bisnis kaya dari Hong Kong dan Taiwan dalam bulan-bulan terakhir ini tentang penanaman modal dan perdagangan di waktu yang mendatang," tulisnya. Penanaman modal yang seperti itu akan berlangsung hanya dengan satu dasar-bahwa sebuah tingkat laba yang lebih tinggi akan dijamin daripada yang didapatkan di Cina dan Taiwan, yang mana rejim kekuasaan negara memaksakan upah yang rendah.
Horta menambahkan sebuah jaminan bahwa pemimpin Timor Timur akan "menang atas unsur-unsur yang lebih radikal". Dengan kata lain, fungsi utama dari sebuah pemerintah CNRT adalah untuk menjaga tuntutan-tuntutan laba dari perusahaan-perusahaan multinasional, dengan menekan semua perbedaan pendapat yang meluas. Dengan demikian, pemerintah semacam itu akan tergantung pada tunjangan keuangan, politis dan dukungan militer dari Australia dan kekuatan-kekuatan kapitalisme lainnya.